Indikasi Penyelewengan Dana Alokasi Khusus Pendidikan 2024 di Pulau Morotai, CAA-KI Soroti Praktik Korupsi

Demonstran Central Aktivis Anti Korupsi Indonesia (CAA-KI) yang dipimpin oleh Mansur Abisan mengungkapkan adanya indikasi penyelewengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan 2024 di Kabupaten Pulau Morotai

JAKARTA, PASUNDAN TODAY – Central Aktivis Anti Korupsi Indonesia (CAA-KI) yang dipimpin oleh Mansur Abisan mengungkapkan adanya indikasi penyelewengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan 2024 di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara. Berdasarkan hasil investigasi, dana sebesar Rp19,2 miliar yang diperuntukkan untuk pendidikan anak usia dini (PAUD), sekolah dasar (SD), dan sekolah menengah pertama (SMP) telah dicairkan secara penuh, meskipun 55 dari 57 proyek yang direncanakan terbengkalai.

Dari total anggaran tersebut, hanya dua proyek yang selesai sesuai rencana, yaitu pembangunan rumah dinas guru dan laboratorium komputer di SD Negeri Juanga. CAA-KI mencurigai adanya praktik mark-up serta pelanggaran prosedur dalam proses pencairan dana tersebut.

Mansur Abisan, selaku pimpinan CAA-KI, menegaskan bahwa pencairan dana yang dilakukan tanpa adanya verifikasi fisik proyek merupakan pelanggaran serius terhadap peraturan yang berlaku. "Pencairan tanpa verifikasi fisik proyek melanggar aturan. Ini adalah indikasi korupsi sistematis yang harus segera ditindaklanjuti," ujar Mansur dalam keterangannya.

Pihak CAA-KI mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morotai untuk bersikap transparan dalam hal ini dan segera melakukan penyelidikan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. "Kami meminta Pemkab Morotai untuk segera mengusut tuntas masalah ini dan memberikan kejelasan kepada publik," tambahnya.

Sebagai langkah lebih lanjut, kasus ini telah dilaporkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera melakukan penyelidikan dan mengambil tindakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab.

Kasus ini menjadi sorotan karena menunjukkan adanya penyalahgunaan anggaran yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah. CAA-KI berharap agar pihak berwenang segera turun tangan untuk mencegah kerugian lebih lanjut bagi negara dan masyarakat.