APDESI Jabar Dorong Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dan Manfaatkan Banprov 2025

KSB Apdesi DPD Provinsi Jawa Barat saat menggelar Halal Bi Halal dan Rakor

SUKABUMI, PASUNDAN TODAY - DPD APDESI Jawa Barat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) yang diikuti oleh seluruh Ketua DPC APDESI se-Jawa Barat, Kamis (10/4). Rakor ini membahas dua agenda penting yaitu pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dan regulasi Bantuan Provinsi (Banprov) tahun anggaran 2025 dari kebijakan Gubernur baru.

Rakor ini merupakan langkah strategis APDESI Jabar dalam meningkatkan peran dan kekuatan desa di Jawa Barat.

Koperasi Desa Merah Putih:

Pembahasan tentang Koperasi Desa Merah Putih merupakan upaya APDESI Jabar untuk mendorong pembentukan koperasi desa yang kuat dan berkelanjutan. Koperasi ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi penduduk desa dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan mereka.

Rakor DPD APDESI Jabar dan Pengurus DPC Apdesi Se-Jawa Barat

Regulasi Banprov 2025:

APDESI Jabar juga membahas regulasi Banprov tahun anggaran 2025 yang akan ditetapkan oleh Gubernur baru. Rakor ini bertujuan untuk memastikan agar regulasi yang ditetapkan mendukung program-program pembangunan desa di Jawa Barat.

Deden Deni Wahyudin Bendahara DPD APDESI Jawa Barat dan Ketua DPC APDESI Sukabumi Menjelaskan "Pertama kita harus mendukung program prioritas pemerintah pusat ya, itu tentang Koperasi Merah Putih ini. Desa-desa harus segera membentuk KMP beserta kepengurusannya," ungkap Deden. "Dalam pembentukan KMP ini harus benar-benar dilaksanakan sesuai regulasi yang ada. Artinya DPD menekankan agar supaya desa-desa di Jawa Barat bisa menjalankan kebijakan itu dengan baik sesuai dengan regulasi dan aturan yang sudah ada."

Deden juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam pengelolaan dana desa. "Harus berhati-hati dalam pengelolaan dana desa, jangan sampai kita berurusan dengan hukum," tegasnya.

"Pembelajaran untuk kita dari kejadian-kejadian yang sudah terjadi, ada mungkin beberapa sahabat kita kades yang bermasalah dan tersangkut hukum. Ini harus dijadikan pelajaran dan evaluasi untuk kita bersama. Kuncinya jalankan roda pemerintahan dengan baik dan hati-hati dalam pengelolaan keuangan desa, laksanakan sesuai dengan regulasi yang ada. Kita sebagai pemimpin harus amanah," lanjutnya.

Deden menekankan pentingnya mendukung kebijakan pemerintah pusat maupun provinsi Jawa Barat yang baru. "Baik kebijakan pemerintah pusat maupun kebijakan Pemprop Jabar yang baru, mari kita dukung dan kita jalankan dengan baik supaya bermanfaat untuk masyarakat," tegasnya.

Deden mengungkapkan harapan besar terhadap program dan kebijakan pemerintah baru untuk meningkatkan kemajuan desa di bidang ekonomi masyarakat dan infrastruktur.

"Semoga dengan adanya program dan kebijakan pemerintah yang baru, desa semakin maju, baik di bidang ekonomi masyarakat maupun kebutuhan infrastruktur masyarakat," tandasnya.