Polemik Surat Kematian di Desa Selawangi: Tuntutan Pencopotan Sekdes dan Dugaan Keterangan Palsu Mengguncang Desa

Potret : Sekdes Saat memperlihatkan Kartu Keluarga (Istimewa)

SUKABUMI, PASUNDAN TODAY - Polemik  terkait  permohonan  surat  keterangan  kematian  di  Desa  Selawangi,  Kecamatan  Sukaraja,  Kabupaten  Sukabumi,  semakin  memanas.  Ririn  Rintawati,  Sekretaris  Desa  Selawangi,  kini  menjadi  sasaran  tuntutan  pencopotan  jabatan  dari  pihak  keluarga  yang  merasa  dirugikan  atas  pelayanan  yang  dianggap  tidak  profesional.

"Kalau saya pemakai Narkoba atau Korupsi baru bisa dicopot jabatan saya. Tapi kalau mereka membuat statmen di media meminta copot jabatan saya, dia sebagai apa?" tegas Ririn saat ditemui awak media di ruang kantor Desa Selawangi, Senin (21/04/2025).

Tuntutan ini bermula dari permohonan surat keterangan kematian yang diajukan oleh Heru Gunawan,  yang mengaku sebagai suami dari almarhumah.  Heru  mengajukan permohonan tersebut dengan membawa Kartu Keluarga (KK) asli dan menyatakan bahwa istrinya telah meninggal dunia sejak 20 Maret 2019.

Namun,  surat keterangan kematian tersebut dibatalkan oleh pihak Disdukcapil Kabupaten Sukabumi setelah mendapat informasi bahwa data almarhumah masih hidup dan sudah menjadi warga Kota Sukabumi.

"Data istrinya tersebut sudah tidak terdaftar di Disdukcapil Kabupaten sebagai warga kabupaten,  tapi sudah berdomisili menjadi warga kota Sukabumi," jelas Ririn.  "Setelah berkoordinasi dengan pihak desa Selawangi,  secara otomatis pihak Disdukcapil membatalkan penerbitan surat permohonan keterangan kematian tersebut dikarenakan data warganya itu sudah bukan warga kabupaten melainkan warga kota."

Ririn menegaskan bahwa Pemdes Selawangi akan menuntut balik Heru Gunawan secara hukum.  "Kami selaku Pemdes Selawangi akan menuntut balik  Heru Gunawan sebagai Pemohon yang kala itu statusnya tersebut berdasarkan dokumen KKnya masih sebagai suaminya. Karena telah memberikan keterangan palsu kepada pemerintah desa Selawangi."

Peristiwa ini menimbulkan kontroversi dan memunculkan pertanyaan tentang proses verifikasi dan validasi data di tingkat desa.  Dugaan kuat muncul bahwa Heru Gunawan telah memberikan keterangan palsu untuk mendapatkan surat keterangan kematian,  sehingga menimbulkan  kerugian  bagi  pihak  keluarga  yang  terkait  dan  menimbulkan  keraguan  terhadap  kebenaran  data  administrasi  di  Desa  Selawangi.

Ririn juga menyampaikan bahwa Pemdes tidak bisa membuat surat keterangan tanpa adanya laporan dari pihak keluarga kalau tidak berdasarkan dokumen sah. "Kepala desa atau pun saya selaku sekretaris desa,  memiliki wewenang untuk menandatangani surat tersebut setelah diparaf oleh pembuat surat yaitu staf pemerintah desa dan telah sesuai dengan data pelapor serta penunjang dokumen yang sah," tuturnya.

Ririn mengakui bahwa peristiwa ini menjadi pelajaran dan akan dijadikan bahan evaluasi terhadap kinerja pelayanan aparatur desa.

“Ke depan, kami akan lebih berhati-hati dan teliti dalam menerima laporan dari warga, khususnya yang berkaitan dengan data kependudukan yang sensitif  supaya kejadian serupa tidak terulang kembali.” pungkasnya.(Red)