Diduga Pelanggaran Surat Edaran Larangan Study Tour, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Memberhentikan Kepsek SMAN 6 Depok

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi usai mengikuti pelantikan Kepala Daerah di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/2/2025). Dedi memberhentikan Kepala SMAN 6 Depok, buntut tetap berangkatkan siswa study tour ke Jawa Timur.

DEPOK, PASUNDAN TODAY – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menunjukkan sikap tegasnya dalam menjalankan tugas pasca dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Langkah pertama yang diambilnya adalah memberhentikan kepala sekolah (kepsek) SMA Negeri (SMAN) 6 Depok karena melanggar surat edaran larangan study tour ke luar provinsi. Kepsek tersebut diketahui tetap mengadakan kegiatan study tour ke Surabaya, Malang, dan Bali, meski telah ada larangan resmi dari pemerintah provinsi.  

"Hari ini saya langsung kerja. Sudah ada keputusan tentang penonaktifan kepala SMA Negeri 6 Depok karena melanggar surat edaran gubernur yang tidak boleh siswanya bepergian ke luar provinsi," tegas Dedi usai dilantik di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).  

Surat edaran larangan study tour ke luar Jawa Barat sebelumnya telah dikeluarkan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jabar. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kegiatan belajar mengajar tetap fokus dan menghindari potensi penyimpangan anggaran. Dedi menegaskan bahwa pelanggaran terhadap aturan ini tidak akan ditoleransi.  

Selain menindak pelanggaran study tour, Dedi Mulyadi juga menyoroti berbagai masalah lain di lingkungan sekolah yang akan segera dibenahi selama tahun pertama masa jabatannya. Ia memerintahkan inspektur untuk memeriksa SMAN 6 Depok guna memastikan tidak ada pungutan liar atau penyimpangan lainnya.  

"Ini salah satu bagian yang akan kita benahi. Hari ini juga sudah diperintahkan inspektur untuk memeriksa sekolah itu, apakah ada pungutan-pungutan di luar ketentuan atau tidak," ungkap Dedi.  

Langkah tegas Gubernur Dedi ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, terutama dalam upaya menciptakan tata kelola pendidikan yang lebih transparan dan akuntabel. Masyarakat Jawa Barat pun berharap gebrakan ini dapat menjadi awal dari perbaikan sistem pendidikan di provinsi tersebut.  

Dedi Mulyadi menegaskan bahwa dirinya akan terus memantau dan mengambil tindakan tegas terhadap segala bentuk pelanggaran di lingkungan pendidikan. "Saya ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah provinsi dijalankan dengan baik dan tidak ada yang main-main," pungkasnya.

Penulis: Anggi